Executive Chairman Strategy, Michael Saylor, menegaskan bahwa warga Amerika Serikat tidak memerlukan lisensi untuk membahas, mendukung, maupun merekomendasikan kepemilikan Bitcoin kepada publik. Namun, ia menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak berlaku bagi praktik penipuan maupun manipulasi pasar yang tetap dilarang oleh hukum.
Pernyataan itu disampaikan Saylor melalui akun X pada 4 September 2026, di tengah pembahasan regulasi aset kripto di Amerika Serikat yang semakin intens menjelang pemungutan suara Senat mengenai CLARITY Act.
Menurut Saylor, Bitcoin memiliki status yang berbeda dengan sekuritas sehingga masyarakat bebas menyampaikan pandangan maupun rekomendasi mengenai aset kripto tersebut.
“Di Amerika, Anda tidak memerlukan lisensi untuk membahas Bitcoin, mendukung adopsinya, atau secara terbuka merekomendasikan orang memiliki Bitcoin,” tulis Michael Saylor.
Ia kemudian menambahkan bahwa Bitcoin merupakan komoditas, bukan sekuritas, sehingga promosi atau diskusi mengenai Bitcoin tidak sama dengan aktivitas ilegal seperti penipuan atau manipulasi harga.
Bitcoin Disebut Komoditas, Bukan Sekuritas
Pernyataan Saylor sejalan dengan posisi Commodity Futures Trading Commission (CFTC) yang selama ini mengklasifikasikan Bitcoin sebagai komoditas digital. CFTC memiliki kewenangan menindak praktik penipuan dan manipulasi yang melibatkan Bitcoin, terutama di pasar derivatif dan perdagangan antarnegara bagian.
Sementara itu, Securities and Exchange Commission (SEC) telah mengizinkan produk Spot Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) diperdagangkan di bursa Amerika Serikat. Persetujuan tersebut memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap Bitcoin melalui rekening broker yang diawasi regulator.
Meski demikian, SEC berulang kali menegaskan bahwa persetujuan ETF tidak berarti lembaga tersebut mendukung atau merekomendasikan Bitcoin sebagai aset investasi.
Saylor juga tidak menyebut adanya kasus hukum atau tindakan regulator tertentu dalam pernyataannya. Ia hanya membedakan antara kebebasan berbicara mengenai Bitcoin dengan tindakan yang melanggar hukum pasar modal.
Promosi Bitcoin Tetap Memiliki Batasan Hukum
Meski masyarakat bebas menyampaikan pandangan mengenai Bitcoin, kewajiban hukum tetap berlaku dalam kondisi tertentu.
Di Amerika Serikat, seseorang tetap dapat dikenai aturan apabila memberikan nasihat investasi secara personal, mengelola dana investasi, menjual produk yang dikategorikan sebagai sekuritas, atau menyampaikan informasi yang menyesatkan kepada publik.
SEC sebelumnya juga pernah menindak sejumlah figur publik yang mempromosikan token kripto tanpa mengungkap kompensasi yang mereka terima. Namun kasus tersebut berkaitan dengan aset digital yang diperlakukan sebagai sekuritas, berbeda dengan Bitcoin yang oleh Saylor disebut sebagai komoditas.
CLARITY Act Masih Dibahas Senat AS
Pernyataan Michael Saylor muncul ketika Senat Amerika Serikat bersiap melakukan pemungutan suara prosedural terhadap CLARITY Act pada 15 September 2026.
RUU tersebut bertujuan memberikan kepastian mengenai pembagian kewenangan antara SEC dan CFTC dalam mengawasi industri aset digital.
Dalam rancangan aturan tersebut, aset yang dikategorikan sebagai digital commodities akan berada di bawah pengawasan CFTC, sedangkan aset yang ditawarkan sebagai kontrak investasi tetap menjadi yurisdiksi SEC.
Bitcoin diperkirakan menjadi aset yang paling jelas masuk dalam kategori komoditas digital apabila CLARITY Act disahkan.
Namun, RUU tersebut masih harus melewati proses debat, amendemen, hingga pemungutan suara akhir sebelum dapat dikirim kepada Presiden Amerika Serikat untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Dukungan terhadap CLARITY Act Bertambah
Menjelang pemungutan suara Senat, National Sheriffs’ Association (NSA) mengubah sikapnya dari menolak menjadi netral terhadap CLARITY Act.
Sebelumnya, organisasi tersebut menilai perlindungan hukum bagi pengembang perangkat lunak dan aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) berpotensi menghambat penyelidikan terhadap aktivitas ilegal di sektor kripto.
Perubahan posisi itu menghilangkan salah satu hambatan politik menjelang pembahasan RUU di Senat, meski NSA belum memberikan dukungan penuh terhadap regulasi tersebut.
Senator Cynthia Lummis menyambut keputusan itu dan meminta Senat segera melanjutkan pembahasan CLARITY Act. Menurutnya, regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi industri sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan terkait aset kripto.
Strategy Kembali Memborong 4.603 Bitcoin
Di saat Michael Saylor kembali menyuarakan dukungannya terhadap Bitcoin, perusahaan Strategy juga kembali melakukan pembelian Bitcoin setelah sekitar 10 pekan tidak mencatat akumulasi bersih.
Berdasarkan dokumen yang diajukan ke SEC, Strategy membeli 4.603 BTC pada periode 24–30 Agustus 2026 dengan nilai sekitar US$369,7 juta atau rata-rata US$80.318 per Bitcoin.
Pembelian tersebut meningkatkan total kepemilikan Strategy menjadi 845.050 BTC. Secara keseluruhan, perusahaan telah menginvestasikan sekitar US$63,73 miliar untuk mengakumulasi Bitcoin dengan harga rata-rata US$75.412 per BTC.
Dana pembelian berasal dari penjualan saham biasa MSTR yang menghasilkan dana bersih sekitar US$602,8 juta. Selain membeli Bitcoin, Strategy juga membeli kembali saham preferen STRC senilai US$151,8 juta dan menambah cadangan kas dolar AS sebesar US$30 juta.
CEO Strategy, Phong Le, mengatakan keputusan membeli Bitcoin didasarkan pada biaya modal perusahaan, bukan semata-mata harga Bitcoin di pasar. Menurutnya, kondisi pendanaan dapat membuat pembelian Bitcoin di harga yang lebih tinggi tetap menjadi langkah yang ekonomis.
Sementara itu, saham MSTR ditutup pada level US$142,80 pada perdagangan 4 September 2026, turun sekitar 1,5% dibandingkan penutupan sebelumnya.
