Departemen Keuangan Amerika Serikat (US Treasury) resmi memasukkan aset digital ke dalam strategi nasional menghadapi ancaman komputer kuantum. Langkah ini dilakukan melalui pembentukan Quantum-Readiness Task Force yang diumumkan pada 24 Agustus 2026.
Satgas tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah dan industri untuk mempersiapkan transisi menuju teknologi kriptografi yang tahan terhadap serangan komputer kuantum. Salah satu fokus utamanya adalah mengurangi risiko terhadap aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum apabila teknologi komputasi kuantum mampu memecahkan sistem enkripsi yang digunakan saat ini.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan pentingnya kesiapan sistem keuangan menghadapi perkembangan teknologi tersebut.
“Amerika harus memimpin dalam mengamankan teknologi yang menjadi fondasi perekonomian kita. Satgas ini akan membantu memastikan sistem keuangan tetap kuat, aman, dan kompetitif ketika teknologi baru mengubah lanskap global,” ujar Scott Bessent.
Aset Kripto Jadi Fokus Khusus Satgas Quantum
Quantum-Readiness Task Force dibagi menjadi tiga kelompok kerja utama. Salah satunya secara khusus menangani aset digital dan risiko teknologi baru, sementara dua lainnya berfokus pada adopsi kriptografi pasca-kuantum dan kesiapan vendor pihak ketiga.
Melalui forum ini, pemerintah AS akan bekerja sama dengan lembaga keuangan, operator infrastruktur pasar, perusahaan teknologi, hingga penyedia layanan kustodian aset kripto untuk mengidentifikasi ketergantungan terhadap sistem kriptografi yang berpotensi rentan di masa depan.
Bagi industri kripto, proses tersebut mencakup evaluasi terhadap sistem penyimpanan aset (custody), mekanisme penandatanganan transaksi, autentikasi pengguna, hingga infrastruktur pihak ketiga yang menopang operasional jaringan blockchain.
Sekitar 7 Juta Bitcoin Dinilai Berpotensi Rentan
Kekhawatiran terhadap ancaman komputer kuantum sebenarnya sudah lebih dulu muncul di industri kripto.
Dewan penasihat kuantum independen Coinbase pada Juni 2026 memperkirakan sekitar 7 juta Bitcoin berpotensi rentan terhadap serangan di masa depan. Kerentanan tersebut berasal dari alamat Bitcoin lama yang telah mengekspos kunci publik (public key) atau alamat yang digunakan berulang kali.
Jika komputer kuantum berkembang hingga mampu memecahkan algoritma kriptografi saat ini, Bitcoin yang menggunakan skema tersebut berpotensi menjadi sasaran serangan.
Karena itu, Coinbase mendorong pengembang blockchain mulai menyusun rencana teknis dan tata kelola jauh sebelum ancaman tersebut benar-benar menjadi kenyataan.
Bitcoin Security Consortium Siapkan Dana Riset US$15 Juta
Pada Juli 2026, sejumlah pelaku industri membentuk Bitcoin Security Consortium untuk mendukung penelitian keamanan jaringan Bitcoin.
Konsorsium tersebut beranggotakan BlackRock, Coinbase, Strategy, dan enam institusi lainnya yang berkomitmen menyediakan pendanaan senilai US$15 juta selama tiga tahun.
Salah satu prioritas utama riset mereka adalah pengembangan post-quantum cryptography, yakni teknologi enkripsi yang dirancang tetap aman meski komputer kuantum telah tersedia secara luas.
Belum Ada Tenggat Migrasi untuk Bitcoin dan Ethereum
Meski membentuk satgas khusus, Departemen Keuangan AS belum menetapkan kewajiban atau tenggat waktu migrasi bagi perusahaan aset kripto maupun jaringan blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum.
Perubahan sistem tanda tangan digital di blockchain tetap harus melalui proses pengembangan teknis dan mekanisme tata kelola masing-masing jaringan.
Langkah US Treasury lebih difokuskan pada pembentukan kerangka koordinasi agar sektor keuangan dan industri aset digital memiliki persiapan ketika teknologi kriptografi saat ini mulai menghadapi ancaman nyata dari komputer kuantum.
Target Pemerintah AS Beralih ke Kriptografi Pasca-Kuantum
Inisiatif Departemen Keuangan mengikuti perintah eksekutif Presiden Donald Trump pada Juni 2026 yang mempercepat transisi sistem pemerintah federal menuju standar keamanan pasca-kuantum.
Dalam kebijakan tersebut, sistem federal dengan tingkat kepentingan tinggi ditargetkan mulai menggunakan mekanisme pertukaran kunci pasca-kuantum paling lambat 31 Desember 2030, sementara penggunaan tanda tangan digital pasca-kuantum ditargetkan selesai pada 31 Desember 2031.
Namun, tenggat tersebut hanya berlaku untuk sistem pemerintah federal dan belum diterapkan sebagai kewajiban bagi perusahaan swasta maupun jaringan blockchain.
