JAKARTA – Pemerintah terus bergerak cepat mengurai sumbatan regulasi yang menghambat iklim investasi dan pertumbuhan industri dalam negeri. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin langsung Sidang Terbuka Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Sidang tersebut digelar secara khusus untuk merumuskan solusi atas dua isu utama persaingan investasi nasional. Pertama, terkait perizinan regulasi cable car (kereta gantung) di kawasan destinasi wisata Danau Toba. Kedua, mengenai indikasi ketimpangan persaingan (unfair level playing field) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memicu rendahnya penyerapan produk peralatan listrik dalam negeri pada proyek pembangunan infrastruktur dasar.
Menanggapi ketimpangan tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan regulasi agar para produsen lokal yang mengantongi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi mendapatkan hak dan akses persaingan yang setara di kawasan KEK.
“Kesimpulan debottlenecking akan kita sesuaikan peraturannya, supaya akses perusahaan yang punya pabrik di sini, yang memiliki TKDN yang lebih tinggi—di atas 40 persen rata-rata—punya akses yang sama ke kawasan KEK. Nanti kita atur supaya produsen-produsen dalam negeri yang sudah punya pabrik di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing,” ujar Menkeu Purbaya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Menkeu langsung menginstruksikan jajaran lintas kementerian dan lembaga terkait—mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, Kemenko Perekonomian, hingga Administrator KEK—agar segera menyelaraskan aturan yang selama ini menjadi titik hambat.
Komitmen Urai Hambatan Usaha
Langkah tegas ini menegaskan bahwa Sidang Debottlenecking bukan sekadar forum formalitas penyelesaian aduan, melainkan instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan sektor swasta secara transparan, terkoordinasi, dan akuntabel.
Hingga 23 Juli 2026, Kanal Debottlenecking mencatat pencapaian positif dengan berhasil menyelesaikan sebanyak 167 aduan pelaku usaha. Penyelesaian ini dilakukan baik melalui Sidang Aduan yang dipimpin langsung oleh Menkeu selaku Wakil Ketua Satgas, maupun lewat rapat koordinasi di tingkat Eselon I dan II.
Pemerintah berharap penyelarasan aturan ini dapat menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang jauh lebih sehat, kondusif, serta berdaya saing bagi seluruh pelaku ekonomi nasional.
